RAPBD Perubahan 2026 Mulai Dibahas, DPRD Bangli Ingatkan OPD Jangan Asal Habiskan Anggaran

Bangli, Bali Terkini – DPRD Kabupaten Bangli mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak menjadikan serapan anggaran sebagai ukuran utama keberhasilan pelaksanaan APBD Perubahan 2026. Setiap belanja, termasuk untuk tenaga pendukung dan P3K paruh waktu, harus memiliki kegiatan yang spesifik, target yang terukur, serta hasil yang jelas bagi masyarakat.

Penegasan tersebut menjadi salah satu perhatian DPRD Bangli saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026. Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, menekankan bahwa efisiensi anggaran harus dibarengi dengan peningkatan akuntabilitas kinerja OPD.

Baca Lainnya : Ketimpangan Pegawai Disorot, Ketua DPRD Bangli Desak Evaluasi Penataan ASN Tiap OPD

Suastika menyampaikan hal tersebut usai sidang paripurna penyampaian RAPBD Perubahan 2026 oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Senin (7/9). Menurut Suastika, setiap pimpinan OPD harus mampu mengidentifikasi secara jelas kebutuhan belanja, termasuk belanja yang berkaitan dengan pegawai pendukung. Jangan sampai anggaran tetap dialokasikan dan terserap, tetapi kontribusinya terhadap kinerja pemerintahan maupun pelayanan masyarakat tidak terlihat.

“Untuk P3K paruh waktu kan masuknya di belanja barang dan jasa. Nah, bagi pegawai pendukung di masing-masing OPD, pimpinan OPD harus betul-betul mengidentifikasi kegiatan yang spesifik. Harus ada hasilnya yang jelas dalam tahun itu,” tegasnya.

Ia menilai prinsip tersebut penting diterapkan di tengah tuntutan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah, kata dia, tidak cukup hanya memastikan anggaran habis dibelanjakan, tetapi harus mampu mempertanggungjawabkan apa hasil yang diperoleh dari setiap belanja tersebut.

Baca Lainnya : Warung Ludes, Dapur Kos Juga Terbakar: Dua Titik Kebakaran Guncang Bangli dalam Semalam

Di sisi lain, pembahasan RAPBD Perubahan 2026 masih akan melalui sejumlah tahapan. Setelah penyampaian RAPBD oleh eksekutif, DPRD akan melanjutkan dengan pemandangan umum fraksi, jawaban eksekutif, dan pembahasan bersama.

Suastika memastikan proses pembahasan akan diupayakan selesai tepat waktu. Menurutnya, pembahasan anggaran perubahan biasanya tidak serumit APBD induk karena lebih banyak menyangkut penyesuaian pendapatan dan belanja.

Jika terjadi penambahan pendapatan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Transfer ke Daerah (TKD), maka tambahan belanja harus diarahkan pada kebutuhan prioritas. Sebaliknya, jika pendapatan mengalami penurunan, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap belanja.

Suastika mencontohkan sektor irigasi dan infrastruktur yang dapat menjadi prioritas apabila memperoleh dukungan anggaran melalui transfer pemerintah pusat. Pengalokasian tersebut harus mengikuti ketentuan dan peruntukan dana yang telah ditetapkan.

DPRD Bangli juga meminta pemerintah daerah memaksimalkan sisa waktu pelaksanaan APBD 2026 untuk mempercepat program fisik dan infrastruktur. Pengerjaan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat diminta tidak sampai tertunda hingga mendekati akhir tahun.

Bagi DPRD, perubahan APBD bukan sekadar persoalan menggeser angka pendapatan dan belanja. Momentum tersebut harus digunakan untuk memastikan anggaran daerah benar-benar tepat sasaran, efisien, dan menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mengejar tingginya angka serapan. (***)