Ketimpangan Pegawai Disorot, Ketua DPRD Bangli Desak Evaluasi Penataan ASN Tiap OPD

Bangli, Bali Terkini – Ketimpangan distribusi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli mendapat sorotan kalangan wakil rakyat. Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, mendesak Pemkab Bangli segera melakukan evaluasi dan penataan ulang pegawai di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) agar sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

Suastika mengatakan, penempatan ASN harus mengacu pada analisis beban kerja (ABK). Jangan sampai terjadi kondisi satu OPD memiliki jumlah pegawai cukup banyak, namun program dan anggarannya minim. Sebaliknya, OPD dengan beban program besar justru kekurangan tenaga.

Baca Lainnya : Jalan Desa Masih Gelap, Dewan  Bangli Pertanyakan Nasib Dana PJU Rp 15 Miliar

“Pemerintah daerah harus memikirkan beban kerja. Di mana ada beban kerja tinggi, segera arahkan SDM ke sana untuk mendukungnya. Jangan sampai di satu tempat pegawainya besar tapi tidak ada programnya. Sementara di tempat lain anggarannya besar namun kekurangan pegawai,” tegas Suastika, Rabu (2/9/2026).

Ia mencontohkan kondisi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli. Berdasarkan data evaluasi internal yang disampaikannya, dari total pagu anggaran sekitar Rp5,7 miliar, sekitar Rp5 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai. Sementara anggaran untuk program dan penunjang operasional hanya sekitar Rp700 juta.

Menurut Suastika, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi. Besarnya belanja pegawai harus sebanding dengan program, pelayanan, serta output yang dihasilkan bagi masyarakat.

Baca Lainnya : Aksi Sosial ‘Membina dan Berbagi’, Kader Posyandu Bangli Dibekali Peran Baru di 6 Bidang Pelayanan

Sorotan serupa disampaikan terkait unit usaha pengolahan kopi di Desa Catur, Kintamani, yang berada di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ia menyebut belanja pegawai pada unit tersebut mencapai sekitar Rp170 juta hingga Rp180 juta per tahun. Namun, target pendapatan yang dihasilkan hanya sekitar Rp20 juta per tahun. “Antara SDM yang ada di situ, gajinya, dengan pendapatan yang dihasilkan sangat jauh dan tidak seimbang. Hal-hal seperti ini yang harus dibenahi,” ujarnya.

Lanjut Politisi PDIP asal Desa Peninjoan, Tembuku ini menambahkan, belanja pegawai di Kabupaten Bangli saat ini menyerap sekitar 44 persen dari total APBD. Dengan porsi anggaran yang cukup besar tersebut, pemerintah daerah dinilai perlu memastikan keberadaan ASN benar-benar mendukung pelayanan publik dan pencapaian program pembangunan.

Karena itu, ia mendorong Bagian Organisasi Setda Bangli bersama BKDPSDM dan seluruh pimpinan OPD untuk secara berkala memperbarui data kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja masing-masing. Menurutnya, mutasi atau pergeseran ASN juga perlu dilakukan secara rutin, minimal setiap tahun, sehingga distribusi pegawai dapat menyesuaikan perkembangan program dan kebutuhan organisasi.

“Kuncinya ada di Bagian Organisasi sebagai pemikir analisis beban kerja, lalu pelaksana penempatannya di BKDPSDM. Pegawai harus ditempatkan di posisi yang tepat agar bisa menghasilkan output dan outcome yang nyata bagi masyarakat Bangli, khususnya pada OPD penghasil dan unit pelayanan publik,” pungkasnya. (***)