Tiga Fraksi DPRD Bangli ‘Bongkar’ RAPBD 2027, Jalan Rusak, Pokir hingga Utang PEN Jadi Sorotan

Bangli, Bali Terkini – RAPBD Bangli 2027 secara resmi telah diajukan eksekutif dibawah kepemimpinan Bupati Sang Nyoman Sedana senilai sekitar Rp1,32 triliun dalam sidang paripurna DPRD Bangli, Jumat (25-9-2026). Kemudian sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika dilanjutkan dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi. Dari eksekutif dihadiri Wabup Wayan Diar. Alhasil, tiga fraksi DPRD Bangli langsung memberondong RAPBD 2027 dengan sejumlah kritikan dan catatan. Pemandangan umum fraksi, Golkar, Restorasi Raya dan PDI Perjuangan membongkar sejumlah persoalan, mulai dari 300 kilometer jalan rusak, pemerataan Pokir hingga beban utang pinjaman PEN.

Fraksi Golkar melalui pembicaranya, Ida Bagus Santosa mengungkap data Dinas PUPR Bangli yang menyebut sekitar 300 kilometer jalan mengalami kerusakan parah. Kondisi tersebut dinilai menjadi hambatan serius bagi mobilitas warga dan aktivitas ekonomi. “Data PUPR menunjukkan sekitar 300 kilometer jalan perlu segera diperbaiki karena kondisinya rusak parah. Infrastruktur jalan yang baik merupakan prasyarat Bangli melompat jauh secara makro ekonomi,” tegas Santosa.

Baca Juga : PBG-SLF Dipacu, Pemkab Bangli Buka Jalan Investasi dan Dongkrak PAD

Golkar juga menyoroti belanja pegawai. Di Disdikpora, dari plafon Rp240,50 miliar, sekitar Rp196,04 miliar tersedot untuk gaji dan tunjangan. Besarnya belanja rutin dinilai mempersempit ruang fiskal untuk pembangunan produktif.

Sementara Fraksi Restorasi Raya menyorot pemerataan Pokir. I Ketut Guna, SH, menegaskan APBD merupakan uang rakyat dan seluruh anggota DPRD harus mendapat ruang yang setara dalam memperjuangkan aspirasi konstituen. “Perbedaan jumlah kursi maupun latar belakang fraksi tidak boleh menjadi alasan mengurangi ruang dialog dan penyampaian aspirasi dalam penganggaran,” ujarnya.

Baca Lainnya : Polres Bangli Bongkar Jual Beli Bayi Via TikTok, 4 Bayi Diamankan, 3 Tersangka Diciduk

Tak kalah tajam, Fraksi PDIP melalui juru bicara Ni Kadek Yuliastuti, SH, menyoroti TPP, penataan PPPK, peningkatan PAD hingga utang PEN. Pemkab diminta menjelaskan dasar pemberian TPP serta sumber pembayaran utang pinjaman PEN untuk pembangunan BLUD RSUD Bangli pada 2027.

“TPP harus didasarkan pada indikator kinerja yang jelas, objektif dan terukur serta berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Yuliastuti. Meski dihujani catatan, tiga fraksi menyepakati RAPBD 2027 dilanjutkan ke pembahasan berikutnya. Bola kini berada di meja Banggar DPRD dan TAPD untuk membedah lebih dalam angka dan kebijakan anggaran tersebut. (***)