Dana Transfer Bangli Dipangkas Rp 23 Miliar, Bupati: Jangan Terus Bergantung Pusat

Bangli, Bali Terkini – Kabupaten Bangli menghadapi tekanan fiskal dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD (RAPBD-P) 2026. Pasalnya, pendapatan transfer yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah diproyeksikan turun lebih dari Rp23 miliar.

Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam sidang paripurna DPRD Bangli dengan agenda penyampaian Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (7/9). Sidang dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika.

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta mengatakan, pendapatan transfer yang sebelumnya dirancang sekitar Rp974 miliar, dalam perubahan APBD turun menjadi sekitar Rp951 miliar. Penurunan transfer tersebut turut berdampak terhadap total pendapatan daerah. Dari sebelumnya sekitar Rp1,27 triliun, pendapatan daerah diproyeksikan turun lebih dari Rp22 miliar menjadi sekitar Rp1,25 triliun.

Baca Lainnya : RAPBD Perubahan 2026 Mulai Dibahas, DPRD Bangli Ingatkan OPD Jangan Asal Habiskan Anggaran

Sedana Arta menilai kondisi ini harus menjadi momentum bagi Bangli untuk memperkuat kemandirian fiskal dan tidak terus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. “Bangli harus semakin kuat, semakin mandiri, dan semakin cerdas dalam mengelola fiskalnya,” tegas Sedana Arta.

Menurutnya, salah satu kunci memperkuat kemampuan fiskal daerah adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam RAPBD Perubahan 2026, PAD justru diproyeksikan meningkat lebih dari Rp1 miliar, dari sekitar Rp298 miliar menjadi lebih dari Rp300 miliar. “Tentu peningkatan PAD ini harus menjadi dorongan bagi kita untuk terus melakukan inovasi dan memperkuat pengelolaan potensi daerah,” ujarnya.

Namun, Bupati menekankan peningkatan PAD tidak boleh dilakukan dengan sekadar membebani masyarakat melalui kenaikan pungutan. Penguatan PAD, kata dia, harus dibarengi perbaikan kualitas pelayanan, tata kelola yang transparan, pemanfaatan teknologi, optimalisasi potensi ekonomi daerah serta penciptaan iklim usaha yang sehat. “Kita harus bangun sistem pelayanan yang baik, tata kelola yang transparan, pemanfaatan teknologi, optimalisasi potensi ekonomi daerah, serta iklim usaha yang sehat,” katanya.

Baca Lainnya : Hobi Berburu Berujung Maut, Warga Bangli Tewas Diduga Tertembak Senapan Angin Sendiri

Untuk memperkuat sumber pendapatan lokal, Pemkab Bangli akan mendorong berbagai sektor ekonomi, mulai dari pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif hingga UMKM.

Belanja Turun, Belanja Modal Malah Naik

Di sisi lain, tekanan pada pendapatan juga diikuti penyesuaian belanja daerah. Total belanja dalam RAPBD Perubahan 2026 turun lebih dari Rp26 miliar, dari sekitar Rp1,27 triliun menjadi Rp1,24 triliun. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui efisiensi, penajaman prioritas dan optimalisasi penggunaan anggaran.

Namun, terdapat perubahan yang cukup mencolok. Ketika total belanja daerah turun, belanja modal justru meningkat lebih dari Rp26 miliar. Belanja modal yang sebelumnya sekitar Rp138 miliar, dalam perubahan APBD naik menjadi lebih dari Rp165 miliar.

Tambahan anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan jalan, jaringan serta irigasi yang mendapat tambahan lebih dari Rp18 miliar. Sedana Arta mengatakan peningkatan belanja modal menunjukkan komitmen pemerintah daerah agar APBD lebih banyak diarahkan untuk pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

“Jalan yang lebih baik berarti mobilitas masyarakat semakin mudah. Irigasi yang semakin baik berarti produktivitas pertanian semakin kuat,” ujarnya. Ia berharap pembangunan infrastruktur juga mampu menekan biaya ekonomi masyarakat sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan.

Baca Lainnya : Bukan Sekadar Upacara, Tumpek Uye Jadi Momentum Bangli Jaga Alam dan Satwa

Sementara itu, belanja pegawai mengalami penyesuaian, sedangkan belanja barang dan jasa meningkat untuk mendukung pelayanan serta program pemerintah daerah. Sedana Arta menegaskan seluruh perubahan struktur APBD dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. “Kita ingin APBD benar-benar menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif pemerintahan,” tegasnya. (***)