Putusan MK 30 Persen Caleg Perempuan, Srikandi Demokrat Bali : Harusnya Lebih

Denpasar, Bali Terkini – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani mengapresiasi dan menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif (caleg).

Srikandi Partai Demokrat dapil Bali ini menyebut ini menjadi harapan baru bagi kaum perempuan untuk lebih berani terjun ke dunia politik. Tidak lantas setuju dengan kuota 30 persen, Tutik juga memiliki pandangan baru, lebih dari 30 persen dan mendapat nomor strategis saat pencalegan.

Baca lainnya Ketua DPRD Klungkung Sidak Pengolahan Sampah Gunaksa

“Ya, tentu harapannya lebih dari 30% kalau bisa. Karena penduduk perempuan menurut data BPS ini 49,5%. Sudah hampir imbang kan dengan kaum laki-laki. Ayo, di mana masyarakat perempuan? Karena kesulitan perempuan itu terus terang saja hanya perempuan yang bisa menyelami, mendalami, dan mencarikan solusi,” ungkap Tutik di Rumah Aspirasi, Jalan Pidada X, Denpasar, Kamis (28/5).

Di samping itu juga, Tutik berharap bagaimana di semua partai agar ada support sistem yang bisa memperkuat kaum perempuan ini tertarik masuk ke sebuah partai politik. Caranya dengan memberikan nomor urut yang strategis pada saat pencalegan mereka.

“Harus ada suport sistem itu agar kaum perempuan ini merasa dirinya dihargai dan ada harapan untuk keterpilihannya,” tegasnya.

Baca lainnya Peringati Hari Kartini Pemkab Badung Dorong Perempuan Lebih Berdaya, Kreatif dan Mandiri

Politisi perempuan kelahiran Singaraja ini juga mencontohkan keberhasilan para perempuan di kancah politik baik daerah maupun nasional. Menurutnya ini menjadi bukti banyak perempuan-perempuan yang cerdas dan berkualitas duduk di parlemen ataupun di eksekutif.

Di sisi lain, ia juga mengungkap hambatan-hambatan yang luar biasa bagi kaum perempuan untuk terjun ke dunia politik. Hambatan kultural menjadi salah satunya, di mana peran ganda perempuan yang sangat berat untuk memperjuangkan dirinya. Peran ganda ini juga sangat dirasakan sekali oleh putra-putri mereka.

“Jadi, hambatan-hambatan inilah yang menyebabkan bagaimana kaum perempuan tidak bisa melangkah dengan cepat untuk terjun ke dunia politik. Kemudian hambatan tentang finansial. Kita masih banyak kaum perempuan yang tidak cukup mempunyai finansial karena dunia politik ini memang betul-betul sangat keras,” lanjutnya lagi.

“Di samping itu juga ada hambatan tentang struktural nantinya di internal partai sendiri. Kaum perempuan itu selalu tidak ada ruang yang memberikan suatu janji bahwa perempuan bagaimana bisa dipilih nanti. Nah, ini kan perlu ada pendidikan di dunia politik ya, yang dilakukan secara intens tentunya, tidak sekali dalam setahun. Pendidikan politik untuk kaum muda dan terutama untuk kaum perempuannya,” pungkas Tutik.