

Denpasar, Bali Terkini – Kuasa hukum Karina Candra (KC) tersangka kasus dugaan penggelapan asal-usul orang kembali mendatangi Polresta Denpasar. Siti Sapurah alias Ipung menyerahkan sejumlah dokumen sebagai bukti baru ke polisi.
Dokumen yang diserahkan tersebut meliputi akta perkawinan dan akta kelahiran anak. Menurut dia, kedua dokumen itu menjadi bukti penting untuk membantah tuduhan terhadap kliennya yang sebelumnya disebut menggunakan KTP berstatus belum kawin dan diduga hendak menggelapkan dokumen anak.
Baca lainnya Usai Melahirkan Ibu Muda di Bali Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Soroti Dasar Hukum dan Data Medis Pasien
Ipung menjelaskan, proses pengurusan dokumen tersebut bermula setelah pihaknya melayangkan somasi pada 29 September 2026. Pada 2 Oktober 2026, ia kemudian dihubungi oleh kuasa hukum pihak Renda Sukatama yang menyampaikan kesediaan mengembalikan akta perkawinan milik Karina Candra.
Setelah menerima dokumen tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar untuk mengurus akta kelahiran anak. Sejumlah persyaratan, termasuk surat keterangan lahir dari RS Prima Medika dan surat keterangan kelahiran dari Desa Sumerta, turut diajukan.
“Semua dokumen sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap. Tinggal dicetak. Akta kelahiran tersebut menjadi bukti penting karena mencantumkan identitas ibu dan ayah anak secara resmi,” terangnya di Mapolresta Denpasar, Selasa (17/11).
Baca lainnya Ibu Muda yang Dilaporkan Suaminya Jalani Pemeriksaan Perdana, Kuasa Hukum Berharap Kasus Dihentikan
Ipung menilai, dengan terbitnya dokumen kependudukan tersebut, tuduhan terhadap kliennya seharusnya tidak lagi memiliki dasar. Ia merujuk Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan terkait pembuktian asal-usul anak melalui akta kelahiran yang diterbitkan instansi berwenang.
Ia bahkan menyebut unsur kesengajaan atau mens rea yang dituduhkan kepada Karina tidak terbukti. Meski demikian, Ipung menegaskan pihaknya tidak akan berhenti pada penyerahan dokumen tersebut. Ia juga menyoroti penguasaan KTP berstatus kawin milik kliennya oleh pihak Renda Sukatama sejak 2 Maret 2026, atau sebelum laporan pengaduan masyarakat (Dumas) dibuat pada 10 Maret 2026.
“Ini menjadi pertanyaan, siapa sebenarnya yang memberikan keterangan tidak benar? Jangan sampai justru pihak yang melaporkan melakukan hal yang bertentangan dengan fakta,” tegasnya.
Baca lainnya Istri Dilaporkan Polisi oleh Suami Karena Tidak Melahirkan di RS Pilihan Suami
Ipung juga mempertanyakan tidak dimasukkannya dokumen yang sebelumnya telah diserahkan sebanyak lima kali kepada penyidik maupun Kapolresta Denpasar ke dalam berkas perkara. Karena itu, dokumen terbaru kembali diserahkan melalui bagian Sekretariat Umum (Sium) Polresta Denpasar untuk diteruskan kepada Kapolresta.
Ia berharap dokumen tersebut dapat ditindaklanjuti dan menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan perkara. Jika tidak mendapatkan respons, pihaknya mengaku siap kembali melaporkan persoalan tersebut ke Mabes Polri.
Ipung menyebut sebelumnya telah menyampaikan pengaduan ke Bareskrim dan Divisi Propam Mabes Polri. Bahkan, ia mengaku telah menjalani pemeriksaan di Polda Bali berdasarkan disposisi dari Divisi Propam Mabes Polri.
Di sisi lain, persoalan hak asuh anak antara kedua pihak juga masih berlanjut. Ipung mengatakan pihaknya siap menghadapi proses kasasi setelah gugatan hak asuh anak yang diajukan pihak lawan ditolak di Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tinggi.
Ia mengaku memiliki sejumlah dasar hukum untuk mempertahankan hak kliennya, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan, peraturan pemerintah, serta putusan Mahkamah Konstitusi.
Ipung menambahkan, kondisi Karina kini mulai membaik setelah memperoleh kembali akta perkawinan dan berhasil mengurus akta kelahiran anaknya. Menurutnya, kepastian administrasi kependudukan tersebut memberikan kelegaan sekaligus memperkuat kesiapan kliennya menghadapi proses hukum selanjutnya.