DPRD Karangasem Soroti Orangtua yang Biarkan Anak Putus Sekolah Demi Bekerja

Karangasem, Bali Terkini- Kasus anak putus sekolah di Kabupaten Karangasem masih menjadi perhatian DPRD Karangasem.

Bahkan, Komisi IV DPRD menemukan fenomena yang dinilai cukup memprihatinkan, yakni orangtua yang justru mendorong anaknya berhenti sekolah untuk bekerja membantu perekonomian keluarga.

Ketua Komisi IV DPRD Karangasem, I Wayan Sudira, mengungkapkan pihaknya menerima laporan mengenai seorang siswa kelas IX di Kecamatan Bebandem yang memutuskan tidak melanjutkan sekolah. Berdasarkan informasi yang diterima, keputusan tersebut mendapat persetujuan dari orangtuanya.

Menurut Sudira, sekolah sebenarnya telah berupaya mempertahankan siswa tersebut agar tetap menyelesaikan pendidikannya. Guru bahkan mendatangi rumah siswa dan membawa soal ujian sebagai bentuk pendekatan agar anak tersebut tetap bisa mengikuti proses belajar. Namun, upaya itu tidak berhasil.

“Guru sudah mencari siswanya, bahkan membawakan soal ujian ke rumah. Tetapi tetap ditolak karena orangtuanya sudah mengajak anaknya bekerja sebagai buruh. Alasannya faktor ekonomi,” ujar Sudira, Rabu (8/7/2026).

Ia menilai persoalan putus sekolah tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak sekolah. Pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, perlu aktif melakukan pendampingan kepada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi agar anak-anak tetap memperoleh hak atas pendidikan.

Menurutnya, program wajib belajar 12 tahun harus diwujudkan melalui langkah nyata, bukan sekadar menjadi target di atas kertas. Pemerintah juga perlu hadir memberikan motivasi sekaligus solusi kepada keluarga yang memilih menghentikan pendidikan anak karena alasan ekonomi.

“Kalau ada kasus seperti ini lalu kita diam saja, tentu tidak bisa. Pemerintah harus turun sampai ke desa, memberikan motivasi kepada orangtua dan anak agar tetap bersekolah,” katanya.

Sudira bahkan berpandangan perlu ada kajian mengenai regulasi atau bentuk sanksi bagi orangtua yang dengan sengaja tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk mengenyam pendidikan. Ia mengaku pernah mendengar langsung alasan orangtua yang merasa anaknya tidak perlu lagi bersekolah karena sudah mampu menghasilkan uang.

“‘Anak saya sudah bisa bekerja cari uang,’ itu yang mereka sampaikan. Padahal pendidikan tetap harus menjadi prioritas. Kami di Komisi IV juga siap turun memberikan pemahaman kepada orangtua maupun siswa agar tetap melanjutkan sekolah,” tegasnya.

Selain menyoroti persoalan putus sekolah, Komisi IV DPRD Karangasem juga memantau pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. DPRD meminta Dinas Pendidikan memastikan tidak ada calon peserta didik yang tercecer dan gagal memperoleh sekolah.

“Kalau ada siswa yang tercecer, Dinas Pendidikan harus jemput bola. Pastikan semua siswa dapat sekolah. Ini Dinas Pendidikan pun memastikan semua siswa dapat sekolah,” ujarnya.

Sudira menambahkan, pelaksanaan SPMB secara daring yang baru pertama diterapkan untuk jenjang SD dan SMP masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme jalur penerimaan sehingga banyak orangtua maupun siswa keliru menentukan pilihan sekolah.

Karena itu, ia mendorong agar sosialisasi pada pelaksanaan SPMB berikutnya lebih banyak melibatkan orangtua. Menurutnya, pemahaman yang baik mengenai jalur penerimaan akan membantu masyarakat memilih sekolah yang sesuai dengan kondisi dan prestasi anak.

Di sisi lain, Sudira juga berharap tidak ada lagi anggapan mengenai sekolah favorit di Karangasem. Ia menilai pemerataan kualitas pendidikan perlu terus dilakukan agar seluruh sekolah memiliki daya tarik yang sama dan tidak memicu praktik-praktik yang mencederai proses penerimaan peserta didik, seperti adanya siswa titipan maupun bentuk kecurangan lainnya.

“Jangan ada lagi sekolah favorit. Semua sekolah harus merata kualitasnya sehingga masyarakat tidak hanya menumpuk di beberapa sekolah saja,” tutupnya. (dkk)