Kasus Dugaan Korupsi LPD Kelungah Karangasem, Nasabah Pinjam Rp250 Juta Ikut Jadi Tersangka Korupsi LPD Kekungah Karangasem

Karangasem, Bali Terkini- Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem menetapkan seorang nasabah berinisial IWS sebagai tersangka kedua dalam perkara tersebut, Senin (9/11/2026).

IWS merupakan penerima kredit sebesar Rp250 juta yang pencairannya diduga tidak sesuai ketentuan.

Penetapan ini menyusul tersangka sebelumnya, yakni mantan Kepala LPD Desa Adat Kelungah.

Kajari Karangasem, Dr. Kusufi Esti Ridliani, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang sah.

“Keterlibatan IWS berkaitan dengan proses pencairan kredit yang diduga menimbulkan kerugian dalam pengelolaan dana LPD,” ungjap Kusifi Esti Ridliani.

Salah satu temuan penyidik berkaitan dengan identitas penerima kredit. IWS diketahui bukan krama Desa Adat Kelungah, melainkan warga Banjar Dinas Kanginan, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.

Meski demikian, IWS diduga memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp250 juta pada November 2018 melalui rekening 001210.

Pemberian kredit tersebut juga diduga melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Saat pengajuan, batas maksimum yang tercatat hanya sebesar Rp119.042.007,80.

Tak hanya itu, proses pencairan dilakukan ketika peralihan hak atas tanah yang dijadikan jaminan belum selesai. Dalam perjanjian kredit bahkan tercantum keterangan bahwa sertifikat hak milik masih dalam proses.

Dari total pinjaman tersebut, sekitar Rp220 juta digunakan untuk membeli tanah seluas 500 meter persegi dari pihak yang sebelumnya juga memiliki pinjaman di LPD. Sementara Rp30 juta sisanya digunakan untuk pengurusan sertifikat.

Kredit itu seharusnya dilunasi paling lambat 24 November 2023. Namun, hingga kini kewajiban tersebut belum diselesaikan meskipun pihak LPD telah melakukan penagihan.

Kredit yang berkaitan dengan IWS merupakan bagian dari perkara dugaan korupsi pengelolaan dana LPD Desa Adat Kelungah. Berdasarkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara oleh akuntan publik, total kerugian dalam perkara ini mencapai Rp2.694.053.170.

Dalam proses penyidikan, Kejari Karangasem telah memeriksa 18 orang saksi dan tiga orang ahli.

Ketiga ahli tersebut berasal dari unsur keuangan negara, auditor, serta Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP-LPD).

IWS disangkakan dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, penyidik juga menerapkan sangkaan Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, IWS langsung menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan.

Penahanan dilakukan selama 20 hari, mulai 9 sampai 28 November 2026. IWS dititipkan di Lapas Kelas IIB Karangasem berdasarkan surat perintah penahanan tingkat penyidikan tertanggal 9 November 2026.

Penetapan IWS sebagai tersangka menjadi perkembangan terbaru dalam pengusutan dugaan korupsi LPD Desa Adat Kelungah. Sebelumnya, penyidik telah lebih dahulu menetapkan mantan kepala LPD sebagai tersangka.

Kejari Karangasem menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut tetap dilakukan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. (dkk)