Tok! Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 Disepakati, Belanja Infrastruktur Capai 59,8 Persen

Badung, Bali Terkini – Pemerintah Kabupaten Badung bersama DPRD Badung menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Badung di Ruang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung, Kamis (13/8).

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan perubahan anggaran dilakukan seiring meningkatnya pendapatan daerah. Pendapatan daerah dalam rancangan perubahan naik lebih dari Rp200 miliar, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari sekitar Rp9,5 triliun menjadi lebih dari Rp9,8 triliun.

Baca lainnya Bupati Badung dan Gubernur Bali Pelajari Skema Obligasi Daerah di DKI Jakarta

Kenaikan pendapatan tersebut turut mendorong peningkatan belanja daerah sekitar Rp1,7 triliun, dari lebih dari Rp11 triliun menjadi lebih dari Rp13 triliun. Sebagian besar tambahan belanja diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan jaringan baru.

“Ini luar biasa karena mungkin dalam sejarah baru pertama kali kita bisa mencapai belanja infrastruktur 59,8 persen. Belanja modal juga mencapai Rp4 triliun lebih,” kata Adi Arnawa seusai rapat paripurna.

Menurutnya, besarnya alokasi belanja infrastruktur harus dimanfaatkan untuk memperkuat daya dukung dan daya saing Badung. Terlebih, daerah lain yang menjadi kompetitor Badung juga terus melakukan pembenahan.

Karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama dalam perubahan anggaran 2026. Selain meningkatkan kualitas infrastruktur publik, Pemkab Badung juga mendorong pembangunan sejumlah jaringan jalan baru untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.

Baca lainnya Bupati Badung Serahkan Anugerah Kumara Mangupura saat Perayaan HAN Kabupaten Badung Tahun 2026

Adi Arnawa juga mengapresiasi DPRD Badung yang telah membahas dan menyepakati rancangan perubahan KUA-PPAS tersebut. Anggaran perubahan akan diarahkan untuk mendukung sejumlah prioritas pembangunan daerah, mulai dari pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial hingga penguatan ekonomi dan pariwisata.

Prioritas lainnya mencakup pelestarian adat, tradisi, seni dan budaya Bali, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, integrasi sektor pertanian dengan pariwisata, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, serta peningkatan kualitas pariwisata Badung.

Setelah disepakati, program-program tersebut akan diselaraskan dengan dokumen anggaran dan menjalani tahapan evaluasi oleh pemerintah. Adi Arnawa berharap perubahan anggaran 2026 dapat memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat Badung.

“Banyak perubahan belanja yang kita lakukan, termasuk untuk beberapa infrastruktur yang memang menjadi bagian dari konektivitas jalan-jalan yang sudah kita rancang. Ini yang kita dorong juga dalam perubahan, sehingga ke depan konektivitas antarwilayah bisa semakin baik,” ujarnya.