Karangasem Raih Opini WTP ke-13 Kalinya, Komitmen Kelola Anggaran Pro-Rakyat

Amlapura, Bali Terkini-  Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-386 Kota Amlapura, Kabupaten Karangasem mendapatkan kado istimewa.

Pemerintah Kabupaten Karangasem kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Capaian ini menandai konsistensi Bumi Lahar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran selama 13 tahun berturut-turut sejak 2013, senada dengan capaian seluruh pemerintah daerah di Provinsi Bali.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung kepada Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, dalam Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6).

Dalam acara tersebut, Bupati didampingi oleh Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika dan Sekda I Ketut Sedana Merta.

1. Bukan Sekadar Administrasi, tapi Manfaat Nyata

Bupati Karangasem yang akrab disapa Gus Par menegaskan, opini WTP ini bukan sekadar mengejar prestasi di atas kertas atau pemenuhan tata administratif semata. Lebih dari itu, raihan ini adalah bukti tanggung jawab nyata pemerintah kepada masyarakat dalam mengelola uang rakyat secara jujur.

“Opini WTP menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Yang terpenting bukan hanya mempertahankan opini, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Karangasem,” ujar Gus Par tegas.

2. Komitmen Pendidikan dan Evaluasi Kinerja Ke Depan

Sidang paripurna tersebut juga mengungkap sejumlah catatan positif dan strategis bagi pembangunan di Bali.

Anggota I BPK RI mengapresiasi seluruh pemda di Bali yang tidak hanya konsisten mempertahankan WTP, tetapi juga sukses memenuhi mandatory spending dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya sektor pendidikan yang realisasinya melampaui 30 persen dari total belanja daerah.

Meski demikian, Gubernur Bali I Wayan Koster mengingatkan agar seluruh kepala daerah tidak berpuas diri. Ke depan, Bali akan menerapkan “WTP yang berkualitas” dengan sistem reward and punishment yang lebih ketat, termasuk evaluasi terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi perangkat daerah yang kinerjanya melempem.

3. Tantangan Infrastruktur dan Kontribusi Pariwisata

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Bali yang melesat di angka 5,82 persen serta sukses menggaet 7,05 juta wisatawan mancanegara sepanjang 2025 membawa tantangan baru, seperti kemacetan dan alih fungsi lahan.

Menjawab hal itu, Pemprov Bali bersama pemerintah kabupaten/kota telah sepakat mengalokasikan 10 persen pendapatan dari sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR) khusus untuk membangun infrastruktur strategis secara terpadu. Langkah ini diambil agar Bali tetap kompetitif di kancah internasional bersaing dengan Thailand dan Singapura.

Keberhasilan tata kelola Bali yang menyeimbangkan ekonomi dan kearifan lokal (Nangun Sat Kerthi Loka Bali) bahkan dijadwalkan menjadi model percontohan yang dipaparkan dalam forum internasional di Yunani pada November mendatang.

Bagi Karangasem, momentum WTP ini memperkuat optimisme seluruh jajaran di bawah kepemimpinan Bupati Gus Par untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. (dkk)