160 x 600 AD PLACEMENT
160 x 600 AD PLACEMENT
160 x 600 AD PLACEMENT
160 x 600 AD PLACEMENT
Advertisement

Hanura Minta Bupati Klungkung Pastikan Penyertaan Modal Rp1 Miliar ke Jamkrida Berdampak bagi UMKM

Deskripsi gambar
Judul atau caption gambar (opsional)

Hanura Minta Bupati Klungkung Pastikan Penyertaan Modal Rp1 Miliar ke Jamkrida Berdampak bagi UMKM

Advertisement

Klungkung, Bali Terkini – Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Kabupaten Klungkung menyoroti rencana penyertaan modal daerah sebesar Rp1 miliar kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) pada Tahun Anggaran 2027. Fraksi Hanura meminta pemerintah daerah memastikan penyertaan modal tersebut memberikan manfaat nyata bagi pengembangan UMKM, peningkatan perekonomian masyarakat, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pandangan Umum Fraksi Hanura tersebut dibacakan oleh I Wayan Buda Parwata dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Klungkung, Senin (9/11/2026), terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda).

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Hanura mengapresiasi rencana penyertaan modal tersebut. Namun, karena dana yang digunakan bersumber dari APBD dan merupakan uang rakyat, pengelolaannya harus dilakukan secara akuntabel, transparan, serta memberikan dampak ekonomi yang terukur.

Fraksi Hanura mempertanyakan bagaimana tata kelola dana penjaminan tersebut agar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.
Selain itu, Fraksi Hanura juga meminta penjelasan mengenai manfaat konkret yang akan diperoleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dan masyarakat dari tambahan penyertaan modal sebesar Rp1 miliar tersebut.
Dengan tambahan modal pada Tahun Anggaran 2027, total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Klungkung kepada PT Jamkrida Bali Mandara direncanakan mencapai Rp2 miliar.

Menurut Fraksi Hanura, meskipun nilai penyertaan modal Kabupaten Klungkung tergolong relatif kecil, pemerintah daerah tetap harus mampu menjelaskan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Fraksi Hanura juga menyoroti kemampuan keuangan daerah dalam merealisasikan tambahan penyertaan modal tersebut. Pemerintah daerah diminta memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak mengorbankan belanja prioritas lainnya.

Dalam pandangan tersebut, Fraksi Hanura mengibaratkan penyertaan modal seperti tangki cadangan bahan bakar. Semakin besar modal yang disuntikkan pemerintah daerah, semakin besar pula kapasitas Jamkrida dalam menjamin risiko kredit UMKM di sektor perbankan. Namun, penambahan modal harus tetap memperhatikan efisiensi dan kemampuan keuangan daerah.
Karena itu, Fraksi Hanura meminta Bupati Klungkung menjelaskan apakah kondisi APBD benar-benar memungkinkan untuk memberikan tambahan modal tersebut tanpa mengganggu pembiayaan program prioritas daerah.

Advertisement

Fraksi Hanura juga mempertanyakan sejauh mana tambahan modal tersebut nantinya benar-benar mampu memperluas akses pembiayaan bagi koperasi, UMKM, dan sektor usaha produktif lokal di Kabupaten Klungkung.
Melalui sejumlah pertanyaan tersebut, Fraksi Hanura menegaskan bahwa penyertaan modal daerah tidak boleh sekadar menjadi penambahan investasi pemerintah, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pandangan umum tersebut selanjutnya menjadi bagian dari pembahasan Ranperda Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda), dengan harapan pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan secara komprehensif atas berbagai pertanyaan dan masukan yang disampaikan Fraksi Hanura

Deskripsi gambar
Judul atau caption gambar (opsional)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya
930 x 180 AD PLACEMENT