

Klungkung, Bali Terkini — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Klungkung meminta Pemerintah Kabupaten Klungkung memastikan rencana penambahan penyertaan modal sebesar Rp1 miliar kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan sektor ekonomi produktif.
Pandangan tersebut disampaikan oleh pembaca pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, Ni Ketut Suwerni, dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klungkung terkait penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Jamkrida Bali Mandara.
Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya memahami dan mendukung upaya pemerintah daerah memperkuat investasi melalui penyertaan modal. Namun, kebijakan tersebut harus didasarkan pada prinsip kelayakan investasi, kemampuan keuangan daerah, transparansi, dan akuntabilitas.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, keberhasilan penyertaan modal tidak cukup hanya diukur dari bertambahnya jumlah saham maupun besarnya dividen yang diterima pemerintah daerah. Lebih dari itu, investasi harus mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PDIP juga menekankan pentingnya komitmen PT Jamkrida Bali Mandara untuk memperluas akses penjaminan kredit bagi UMKM, koperasi, petani, nelayan, pedagang kecil, dan pelaku usaha produktif di Kabupaten Klungkung.
“Jangan sampai Pemerintah Kabupaten Klungkung menambah penyertaan modal, tetapi keberpihakan terhadap ekonomi rakyat di daerah sendiri belum dapat diukur secara konkret,” demikian salah satu penegasan dalam pandangan fraksi yang dibacakan Ni Ketut Suwerni.
Dalam penyampaian pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Bupati Klungkung. Pertama, terkait rencana penambahan penyertaan modal sebesar Rp1 miliar pada tahun anggaran 2027. Dengan penyertaan modal sebelumnya sebesar Rp1 miliar, total investasi Pemerintah Kabupaten Klungkung nantinya menjadi Rp2 miliar.
Fraksi mempertanyakan pertimbangan utama pemerintah daerah dalam kembali mengalokasikan anggaran tersebut. Apakah penambahan modal merupakan kebutuhan nyata perusahaan berdasarkan rencana bisnis dan analisis kebutuhan modal, atau sekadar kebijakan untuk meningkatkan kepemilikan saham pemerintah daerah.
Kedua, Fraksi PDIP meminta penjelasan terperinci mengenai kontribusi dividen yang telah diterima Pemerintah Kabupaten Klungkung selama beberapa tahun buku serta perbandingannya dengan nilai investasi yang telah ditanamkan.
Berdasarkan kajian akademik, penyertaan modal Pemkab Klungkung tercatat sebesar Rp1 miliar dengan kepemilikan 1.000 lembar saham atau sekitar 0,43 persen per 31 Desember 2025.
Ketiga, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepastian apakah PT Jamkrida Bali Mandara memiliki target khusus penjaminan bagi UMKM setelah penambahan modal sebesar Rp1 miliar tersebut. Fraksi juga meminta penjelasan mengenai target jumlah UMKM yang akan memperoleh fasilitas penjaminan pada tahun 2027.
Fraksi menegaskan, sejalan dengan ajaran Marhaenisme Bung Karno, pembangunan harus senantiasa berpihak kepada rakyat kecil. Karena itu, ukuran keberhasilan penyertaan modal harus dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut membuka akses pembiayaan dan memperkuat usaha masyarakat.
Keempat, Fraksi PDIP menyoroti adanya perbedaan rumusan mengenai jumlah penyertaan modal secara kumulatif antara naskah utama Ranperda dan rancangan dalam lampiran kajian akademik.
Dalam naskah utama disebutkan penambahan modal Rp1 miliar dengan akumulasi menjadi Rp2 miliar. Namun, menurut Fraksi, rumusan akumulatif yang sama belum tercantum dalam rancangan lampiran kajian akademik.
Atas hal tersebut, Fraksi mempertanyakan apakah pemerintah daerah telah melakukan harmonisasi antara naskah Ranperda, kajian akademik, dan dokumen penyertaan modal sebelumnya. Selain itu, Fraksi meminta kepastian bahwa jumlah modal yang telah disetor serta jumlah saham yang dimiliki Pemkab Klungkung telah diverifikasi berdasarkan dokumen resmi perusahaan.
Menutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa penyertaan modal daerah kepada PT Jamkrida Bali Mandara harus menjadi instrumen penguatan ekonomi kerakyatan, bukan sekadar penambahan aset investasi pemerintah kabupaten.
Fraksi berharap penambahan investasi tersebut disertai target, komitmen, dan indikator manfaat yang terukur sehingga masyarakat Klungkung, khususnya pelaku UMKM dan sektor usaha produktif, benar-benar merasakan dampaknya.