

Klungkung, Bali Terkini – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Klungkung meminta penjelasan lebih rinci terkait rencana penyertaan modal daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) atau Jamkrida Bali Mandara. Sejumlah hal menjadi perhatian, mulai dari mekanisme pelayanan penjaminan kredit bagi pelaku UMKM hingga potensi penerimaan dividen bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung.
Hal tersebut disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Klungkung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda), dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Klungkung. Pemandangan umum tersebut dibacakan oleh I Nengah Mudiana Anggota Fraksi Gerindra DPRD Klungkung.
Dalam penyampaiannya, fraksi Gerindra menilai penyertaan modal daerah merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah daerah untuk mendukung penguatan perekonomian, khususnya dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Koperasi, dan pelaku usaha lainnya yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi persyaratan agunan.
Meski demikian, fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah menjelaskan secara konkret bagaimana pelaksanaan program penjaminan tersebut sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh para pelaku usaha di Kabupaten Klungkung.
Selain mekanisme pelayanan, fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya sosialisasi secara berkesinambungan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan koperasi. Sosialisasi dinilai penting agar para pelaku usaha mengetahui keberadaan serta tata cara mengakses fasilitas penjaminan kredit dari Jamkrida Bali Mandara.
Fraksi Gerindra juga mempertanyakan besaran plafon kredit yang dapat memperoleh fasilitas penjaminan dari perusahaan tersebut. Penjelasan mengenai batas kredit yang bisa dijamin dinilai penting agar masyarakat mendapatkan gambaran yang jelas mengenai fasilitas pembiayaan yang tersedia.
Tak kalah penting, fraksi meminta kejelasan mengenai kontribusi investasi tersebut terhadap pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Klungkung diminta menjelaskan apakah selama ini sudah pernah menerima pembagian dividen dari PT Jamkrida Bali Mandara. Jika sudah, berapa besaran dividen yang telah diterima daerah.
Fraksi Gerindra berharap seluruh pertanyaan tersebut dapat dijawab secara jelas dan terperinci oleh pihak eksekutif sebagai bahan pertimbangan DPRD dalam pembahasan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah tersebut.