

Klungkung Bali Terkini – Pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Klungkung menjadi langkah awal dalam memperkuat perlindungan dan pengembangan kekayaan budaya lokal. Namun, pekerjaan sesungguhnya justru dimulai setelah regulasi tersebut resmi ditetapkan. Bagaimana aturan itu diterjemahkan menjadi program nyata dan memberikan manfaat bagi kehidupan kebudayaan masyarakat akan menjadi tantangan berikutnya bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung.
Melalui Rapat Paripurna II Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 yang berlangsung di Ruang Sabha Nawa Natya, Gedung DPRD Kabupaten Klungkung, Senin (7/9/2026), Ranperda Inisiatif DPRD tentang Pemajuan Kebudayaan akhirnya disepakati menjadi Perda.
Penetapan ditandai dengan pengambilan keputusan dan penandatanganan Naskah Persetujuan Bersama antara pimpinan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Klungkung.
Pengesahan ini sekaligus membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam merumuskan kebijakan kebudayaan.
Sebab, pemajuan kebudayaan tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan seremonial atau pelaksanaan agenda seni dan budaya secara berkala. Dibutuhkan kebijakan yang terarah, berkelanjutan, serta mampu menjangkau berbagai aspek kehidupan budaya masyarakat.
Bupati Klungkung, I Made Satria, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), perangkat daerah, serta pihak-pihak yang telah terlibat dalam pembahasan regulasi tersebut.
Menurutnya, pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif merupakan bentuk komitmen dalam membangun landasan hukum yang kuat bagi pemajuan kebudayaan di Kabupaten Klungkung.
“Pembahasan yang dilaksanakan secara bersama-sama ini merupakan wujud komitmen kita dalam membangun landasan hukum yang kuat bagi upaya pemajuan kebudayaan di Kabupaten Klungkung,” ujar Satria.
Ke depan, keberadaan Perda ini diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen hukum semata. Pemerintah daerah diharapkan mampu menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan program konkret yang menyentuh kehidupan masyarakat, komunitas budaya, seniman, budayawan, hingga generasi muda.
Salah satu hal penting yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana upaya pelestarian budaya dapat berjalan beriringan dengan pengembangan. Warisan budaya tidak hanya perlu dijaga agar tidak hilang, tetapi juga perlu diberi ruang untuk terus tumbuh, beradaptasi, dan dikenal oleh generasi berikutnya.
Di sisi lain, pemajuan kebudayaan juga membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pemilik sekaligus pelaku kebudayaan itu sendiri. Pemerintah daerah memiliki peran dalam menyiapkan regulasi, fasilitasi, serta dukungan kebijakan. Namun, keberhasilan pelaksanaannya akan sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat dan komunitas budaya dilibatkan dalam setiap tahapan.
Bupati Satria berharap, Perda tersebut mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan budaya lokal dan mendorong kontribusi sektor kebudayaan terhadap pembangunan daerah.
Harapan itu tentu membutuhkan tindak lanjut yang terukur. Mulai dari penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, pemetaan potensi dan kekayaan budaya daerah, penguatan ruang-ruang ekspresi kebudayaan, hingga dukungan terhadap para pelaku budaya agar dapat terus berkarya dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan Perda ini nantinya bukan semata-mata pada pengesahannya, melainkan pada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Apakah warisan budaya semakin terlindungi, pelaku budaya memperoleh ruang dan dukungan yang memadai, serta generasi muda semakin terlibat dalam menjaga identitas daerah.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra, Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, para anggota DPRD Klungkung, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran pimpinan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.
Kini, setelah Ranperda Pemajuan Kebudayaan disepakati menjadi Perda, perhatian berikutnya tertuju pada langkah Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam menjalankannya. Sebab, regulasi yang baik tidak hanya dinilai dari kuatnya landasan hukum yang dibangun, tetapi juga dari kesungguhan pelaksanaannya dalam menjaga warisan budaya, memperkuat identitas masyarakat, dan memastikan kebudayaan tetap menjadi bagian penting dari masa depan Klungkung.