160 x 600 AD PLACEMENT
160 x 600 AD PLACEMENT
160 x 600 AD PLACEMENT
160 x 600 AD PLACEMENT
Advertisement

Dewan Pasang Badan Bela Warga, Tolak Rencana Somasi PDAM Bangli

Deskripsi gambar
Judul atau caption gambar (opsional)

Bangli, Bali Terkini – Rencana Direktur Perumda Air Minum Tirta Danu Arta (PDAM) Bangli melayangkan somasi kepada pelanggan yang menyampaikan kritik melalui media sosial mendapat penolakan dari DPRD Bangli. Anggota DPRD Bangli, I Made Sudiasa, bahkan menyatakan siap pasang badan membela warga jika somasi tersebut benar-benar dilayangkan. Menurutnya, kritik terhadap pelayanan publik tidak semestinya direspons dengan ancaman hukum.

Advertisement

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, keluhan pelanggan seharusnya menjadi bahan evaluasi manajemen PDAM untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Terlebih, PDAM mengemban tanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. “Kritik tersebut harus ditanggapi sebagai sebuah penilaian terhadap pelayanan PDAM selama ini. Jangan sampai masyarakat justru merasa takut menyampaikan keluhan,” tegas Sudiasa, Selasa (20/10/2027).

Baca Lainnya : Antisipasi Kerugian Akibat Semburan Belerang, Anggota DPRD Bangli Sarankan Budidaya Ikan Danau Batur Cukup Sekali Setahun

Ia meminta penyelesaian persoalan antara pelanggan dan PDAM mengedepankan pendekatan dialogis. Jika terdapat perbedaan informasi terkait penggunaan air, pencatatan meteran maupun besaran tagihan, manajemen harus memberikan klarifikasi secara terbuka berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sudiasa juga mengingatkan agar PDAM membedakan kritik terhadap pelayanan dengan dugaan penghinaan atau tuduhan yang belum terbukti. Kritik masyarakat harus diperiksa substansinya, sementara persoalan hukum tetap diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia berharap polemik ini menjadi momentum bagi PDAM untuk mengevaluasi pola komunikasi dengan pelanggan.

Selain itu, PDAM diminta memperkuat saluran pengaduan agar setiap keluhan dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti secara profesional. “Yang paling penting adalah bagaimana persoalan masyarakat mendapatkan solusi. Pelayanan harus menjadi prioritas, komunikasi harus dikedepankan, dan setiap keluhan perlu ditindaklanjuti secara transparan serta bertanggung jawab,” tandas anggota dewan asal Desa Undisan, Kecamatan Tembuku tersebut. (***)

Advertisement
Deskripsi gambar
Judul atau caption gambar (opsional)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya
930 x 180 AD PLACEMENT