Adi Arnawa Minta Desa di Badung Tak Jalan Sendiri: Program Harus Linier dengan Kebijakan Kabupaten

Badung, Bali Terkini – Pemerintah Kabupaten Badung mendorong pembangunan desa agar tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Seluruh Camat dan Perbekel se-Kabupaten Badung diminta menyelaraskan program desa dengan prioritas pemerintah kabupaten.

Penegasan itu disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat membuka Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Desa yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Badung di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Senin (14/9).

Baca lainnya Tanamkan Budaya Tertib Lalu Lintas Bupati Badung Bagikan Helm Untuk Pelajar

Adi Arnawa mengatakan, pembangunan ekonomi Badung yang bertumpu pada sektor pariwisata harus tetap memberikan ruang besar bagi masyarakat desa. Desa, kata dia, harus mampu mengoptimalkan potensi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), UMKM, ekonomi kreatif hingga pengembangan desa wisata.

“Desa harus menjadi bagian penting dari ekosistem pembangunan dan bukan sekadar menjadi penonton pertumbuhan pariwisata. Kita ingin masyarakat desa tidak hanya menjadi penonton dari pertumbuhan pariwisata, tetapi menjadi pelaku utama yang memperoleh manfaat dari perkembangan ekonomi daerah,” ujar Adi Arnawa.

Ia juga meminta seluruh aspirasi Perbekel, mulai dari persoalan infrastruktur, ekonomi, sosial, pendidikan hingga keamanan, segera diinventarisasi. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah dan desa dapat melakukan penanganan secara cepat dan terintegrasi sesuai kewenangan masing-masing.

Baca lainnya Rp2,74 Triliun untuk Jalan, Badung Gas Infrastruktur di Tengah Ancaman Kemacetan

Menurut Adi Arnawa, pembangunan desa juga harus mampu memperkuat keterkaitan sektor pertanian dan pariwisata. Pengembangan ekonomi, tegasnya, tidak boleh mengorbankan lingkungan dan budaya yang menjadi bagian penting dari identitas Bali.

“Pembangunan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan dan budaya, tetapi justru memperkuat keduanya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DPMD Badung Komang Budi Argawa melaporkan realisasi Dana Desa 2026 untuk 46 desa mencapai Rp16,08 miliar atau terserap 100 persen. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan pagu Rp39,22 miliar telah terealisasi 63,35 persen hingga 31 Agustus 2026.

Baca lainnya Bali Segera Punya Trem, Pemkab Badung Gandeng PT KAI Siapkan Rute Bandara-canggu

Untuk Bagi Hasil Pajak Daerah, realisasi tercatat 46,88 persen dari pagu Rp873,50 miliar. Sementara realisasi Retribusi Daerah mencapai 62,83 persen dari pagu Rp20,16 miliar.

Pada 2026, sejumlah program prioritas desa diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bimbingan belajar Bahasa Inggris, kesiapsiagaan penanganan bencana, pengelolaan sampah terpadu, serta pembangunan infrastruktur pedesaan.

Rakor tersebut turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Luh Suryaniti, jajaran pimpinan OPD terkait, serta seluruh Camat dan Perbekel se-Kabupaten Badung.