Rp2,74 Triliun untuk Jalan, Badung Gas Infrastruktur di Tengah Ancaman Kemacetan

Badung, Bali Terkini – Kemacetan menjadi salah satu persoalan yang terus membayangi aktivitas pariwisata di Kabupaten Badung. Pemerintah Kabupaten Badung pun memasang anggaran besar untuk infrastruktur dalam Rancangan Perubahan APBD (RAPBD) 2026, dengan alokasi Rp2,74 triliun khusus untuk penyelenggaraan jalan.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat menyampaikan penjelasan Raperda Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Badung di Ruang Sidang Utama Gosana, Kamis (3/9).

Baca lainnya Bali Segera Punya Trem, Pemkab Badung Gandeng PT KAI Siapkan Rute Bandara-canggu

Secara keseluruhan, belanja daerah dalam RAPBD Perubahan 2026 dirancang mencapai Rp13,08 triliun. Angka ini meningkat 13,56 persen dibandingkan APBD induk 2026. Dari postur tersebut, belanja modal mencapai Rp4,82 triliun. Sementara alokasi infrastruktur secara akumulatif disebut mencapai 59,23 persen dari total belanja daerah.

Adi Arnawa menegaskan, besarnya porsi anggaran infrastruktur merupakan bentuk komitmen pemerintah bersama DPRD untuk menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat.

“Secara umum, belanja daerah mengalami peningkatan. Yang paling penting adalah kita tetap menjaga belanja infrastruktur di posisi yang signifikan. Ini luar biasa sebagai bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif,” ujar Adi Arnawa.

Baca lainnya Badung First Car Free Day Digelar Di Kerobokan, Bupati : Menjadi Ruang Alternatif Warga Perkotaan

Menurutnya, pembangunan infrastruktur menjadi semakin penting sebagai respons terhadap persoalan yang banyak dirasakan masyarakat, terutama kemacetan yang berkaitan erat dengan aktivitas pariwisata di Badung.

“Eksekutif dan legislatif hadir bersama untuk menyikapi berbagai problema di Kabupaten Badung, khususnya penanganan kepariwisataan. Isu infrastruktur, dalam hal ini kemacetan, menjadi isu yang paling sering muncul di media sosial,” tegasnya.

Selain infrastruktur, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk sejumlah sektor prioritas. Pendidikan inklusif dan berdaya saing mendapat Rp723,75 miliar, kesehatan Rp399,14 miliar, pelestarian adat, tradisi dan seni budaya Rp312,91 miliar, serta pengelolaan persampahan Rp331,49 miliar.

Baca lainnya Badung Modernisasi Pertanian, Targetkan Produksi Padi 12 Ton Per Hektare

Dari sisi pendapatan, RAPBD Perubahan 2026 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp10,50 triliun, naik sekitar Rp170 miliar atau 1,65 persen dibandingkan APBD induk sebesar Rp10,33 triliun.

Pendapatan tersebut antara lain ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dirancang mencapai Rp9,71 triliun. Sementara untuk pembiayaan, Pemkab Badung menganggarkan SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp1,19 triliun dan pembiayaan utang atau pinjaman daerah Rp1,97 triliun yang dialokasikan khusus untuk pembangunan jalan.

Adi Arnawa menyebut postur anggaran tersebut sebagai upaya pemerintah bersama legislatif menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan di lapangan, terutama persoalan infrastruktur yang berkaitan dengan pariwisata dan lalu lintas.

“Dari performa APBD ini terlihat jelas bahwa eksekutif dan legislatif berkomitmen menyelesaikan atau meminimalkan permasalahan yang ada dengan memfokuskan anggaran pada pembangunan infrastruktur kepariwisataan,” tukasnya.