Banggar DPR RI Kunjungi Bali, Bupati Badung Dorong Dukungan Pembiayaan Infrastruktur

Badung, Bali Terkini – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mendorong Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memperjuangkan dukungan pembiayaan infrastruktur strategis di Bali. Menurutnya, penguatan infrastruktur menjadi kebutuhan penting untuk mengatasi kemacetan sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Bali.

Hal tersebut disampaikan Adi Arnawa saat mendampingi Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Tim Banggar DPR RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (2/10). Kunjungan tersebut bertujuan menghimpun masukan terkait kebijakan penerimaan dan pengalokasian dana transfer ke daerah dalam APBN.

Baca lainnya Wabup Badung Tekankan Pemerataan Pembangunan di Hari Kesaktian Pancasila

“Kami sangat berharap kunjungan Banggar ini dapat memperjuangkan pembiayaan penanganan infrastruktur di Bali. Infrastruktur sangat berdampak terhadap peningkatan daya saing pariwisata yang hingga kini menjadi salah satu lokomotif ekonomi Bali,” ujar Adi Arnawa.

Ia menjelaskan, Kabupaten Badung memiliki posisi strategis dalam perekonomian Bali, terutama kawasan Badung Selatan yang menjadi pusat aktivitas pariwisata. Tingginya mobilitas wisatawan dan aktivitas ekonomi membuat kebutuhan infrastruktur, termasuk penanganan kemacetan, semakin mendesak.

Pemkab Badung saat ini membangun sejumlah ruas jalan strategis dengan nilai pembiayaan sekitar Rp2,8 triliun melalui skema pinjaman daerah. Infrastruktur tersebut diarahkan untuk mengatasi titik kemacetan sekaligus memperkuat konektivitas antarkawasan pariwisata.

Baca lainnya Wabup Bagus Alit Sucipta Optimistis Kemiskinan Badung Terus Menurun

Adi Arnawa berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dapat memberikan dukungan dan fasilitasi pembiayaan, khususnya bagi infrastruktur daerah yang memiliki keterkaitan dengan jalan nasional dan kawasan destinasi pariwisata.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR RI H. Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi konstitusional Banggar untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan APBN, transfer ke daerah, kebijakan fiskal, hingga pengelolaan keuangan daerah.

Syarief menyebut kebijakan transfer ke daerah pada 2026 diarahkan pada belanja yang produktif, terukur, dan akuntabel, terutama untuk mendukung pelayanan dasar, daya saing daerah, ketahanan pangan, serta prioritas pembangunan nasional.

Baca lainnya Dekranasda Badung Sukses Promosikan Produk Unggulan di Kriyanusa 2026

Ia juga menyoroti sejumlah tantangan Bali, mulai dari kemacetan dan kualitas infrastruktur, pengelolaan sampah, ketersediaan air, hingga ketergantungan ekonomi terhadap sektor pariwisata. Penguatan UMKM, pertanian, ekonomi kreatif, dan sektor lainnya dinilai penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi Bali.

“Kami berharap kunjungan kerja ini menghasilkan informasi, evaluasi, dan rekomendasi konkret untuk memperkuat efektivitas transfer ke daerah serta sinkronisasi APBN dan APBD,” kata Syarief.