Golkar Soroti Pendapatan, Bansos dan Piutang dalam APBD Perubahan Klungkung 2026

Klungkung, Bali Terkini – Fraksi Partai Golkar DPRD Klungkung menyoroti sejumlah persoalan dalam Rancangan Perubahan APBD Klungkung Tahun Anggaran 2026. Catatan tersebut disampaikan I Nyoman Alit Sudiana saat membacakan pemandangan umum Fraksi Golkar dalam Sidang Paripurna DPRD Klungkung, Selasa (30/9/2026).

Golkar mempertanyakan rendahnya realisasi pendapatan daerah, khususnya PAD. Hingga semester I 2026, realisasi PAD disebut baru mencapai 38,57 persen, sementara pendapatan transfer telah mencapai 51,35 persen. “Faktor apa yang menyebabkan realisasi PAD sampai semester I baru mencapai 38,57 persen?” demikian salah satu pertanyaan Fraksi Golkar.

Baca juga : Bupati Klungkung Bacakan Nota Pengantar Perubahan APBD 2026

Fraksi Golkar juga meminta penjelasan terkait munculnya lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp192 juta lebih yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBD induk 2026, termasuk dasar hukum penerimaan sumbangan pihak ketiga.
Selain pendapatan, Golkar menyoroti penurunan belanja daerah dalam APBD Perubahan 2026 menjadi sekitar Rp1,89 triliun, dari APBD induk sekitar Rp2,03 triliun.

Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh mandatory spending, termasuk belanja pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik, telah sesuai ketentuan UU HKPD.

Persoalan bantuan sosial juga menjadi perhatian. Golkar menemukan lebih dari 2.000 nama tercantum dalam daftar calon penerima bansos, namun tidak memperoleh alokasi anggaran. Fraksi meminta pemerintah menjelaskan alasan pencantuman nama-nama tersebut.

Di sisi lain, Golkar menyoroti piutang daerah yang masih mencapai Rp72,78 miliar lebih hingga akhir 2025. Pemerintah daerah diminta menjelaskan strategi penagihan serta potensi piutang yang menjadi tidak tertagih.

Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk dibahas ke tahap berikutnya.

Golkar berharap pembahasan bersama eksekutif dapat menghasilkan APBD Perubahan yang lebih berkualitas, tepat sasaran, dan berkeadilan.