Bupati Badung dan Gubernur Bali Pelajari Skema Obligasi Daerah di DKI Jakarta

Jakarta, Bali Terkini – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mendampingi Gubernur Bali Wayan Koster melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/8). Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama di bidang pembiayaan pembangunan, infrastruktur, kebudayaan, dan pariwisata.

Salah satu fokus pembahasan adalah pemanfaatan skema obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Badung menilai skema tersebut dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca lainnya Bupati Badung Serahkan Anugerah Kumara Mangupura saat Perayaan HAN Kabupaten Badung Tahun 2026

Adi Arnawa mengatakan pihaknya mulai membuka peluang penerapan obligasi daerah. Menurutnya, berdasarkan Rasio Cakupan Layanan Utang (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) yang dimiliki, Badung dinilai memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi persyaratan penerbitan obligasi daerah.

“Dengan dukungan regulasi dari pemerintah pusat, obligasi daerah dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Badung,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai pemerintah daerah perlu mencari sumber pembiayaan yang lebih kreatif untuk mendukung pembangunan. Menurutnya, daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola pembiayaan konvensional melalui APBD.

Pramono mencontohkan Kabupaten Badung yang memiliki APBD sekitar Rp13 triliun, namun tetap membutuhkan skema pembiayaan inovatif untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan. Ia meyakini Badung memiliki peluang untuk menerbitkan obligasi daerah seperti yang telah diterapkan di DKI Jakarta.

Baca lainnya Bupati Gus Par Apresiasi Program Tumpek Krulut Gubernur Koster, Karangasem Akhir Pekan Jadi Penggerak UMKM dan Pererat Kebersamaan

Di sisi lain, Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar pemerintah daerah mempelajari berbagai model creative financing yang diterapkan DKI Jakarta.

Selain obligasi daerah, Bali juga mempelajari pengelolaan koefisien lantai bangunan dan berbagai inovasi sumber pembanguna pembangunan infrastruktur di luar APBD. Hasil studi tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas infrastruktur di Bali.