Perkuat Kamtibmas, Ketua DPRD Agung Anom Alokasikan Tambahan Rp700 Juta Untuk Pengawasan Duktang di Klungkung

Klungkung, Bali Terkini- Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengonfirmasi alokasi tambahan anggaran sebesar Rp700 juta dalam Anggaran Perubahan 2026.

Kebijakan ini ditujukan untuk optimalisasi pemantauan serta evaluasi terhadap mobilitas penduduk non-permanen dan tata kelola rumah kos di seluruh wilayah Klungkung.

Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom, dalam rapat kerja yang digelar pada Senin (3/8/2026) menyampaikan, dana tersebut difokuskan untuk mendukung operasional pengawasan pada tingkat kecamatan hingga kelurahan/lingkungan.

“Langkah evaluatif ini diambil guna membenahi sistem pendataan administrasi kependudukan dan penegakan regulasi daerah terkait operasional rumah kos yang belum optimal,” ujar Anom.

Pihaknya menekankan bahwa peningkatan intensitas pengawasan ini berorientasi pada pencegahan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Kendati demikian, DPRD menjamin kebijakan ini tetap menjunjung tinggi keterbukaan bagi masyarakat luar daerah yang ingin beraktivitas ekonomi secara legal dan tertib secara administrasi di Kabupaten Klungkung.

“Kami tidak melarang masyarakat datang ke Klungkung untuk mencari nafkah. Yang kami inginkan adalah seluruh pendatang memiliki administrasi yang jelas dan benar-benar terdata di wilayah tempat mereka tinggal sementara. Dengan begitu keamanan dan ketertiban masyarakat juga lebih mudah dijaga,” tegasnya. (*)