Musrenbang RKPD 2026 Digelar, Pemkab Karangasem Petakan Masalah dan Prioritas Pembangunan 2027

Karangasem, Bali Terkini- Pemerintah Kabupaten Karangasem mulai merancang arah pembangunan tahun 2027 melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026.

Forum ini menjadi ajang menyatukan pandangan lintas sektor sekaligus memetakan persoalan utama daerah.

Kepala Bappeda Karangasem, I Gusti Bagus Widiantara menyebut Musrenbang bukan sekadar agenda rutin, tetapi ruang strategis untuk menyepakati isu krusial hingga indikator kinerja pembangunan.

“Forum ini menyatukan persepsi terkait masalah pembangunan, prioritas daerah, serta program perangkat daerah untuk tahun 2027,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Dalam pembahasan, sejumlah persoalan mendasar masih menjadi sorotan. Mulai dari belum optimalnya pengelolaan potensi wilayah, tingginya angka kemiskinan, persoalan sampah, hingga kerusakan infrastruktur jalan.

Tak hanya itu, isu layanan dasar seperti ketersediaan air bersih, pendidikan, dan kesehatan juga masuk dalam daftar prioritas yang harus segera dibenahi.

Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata menegaskan, perencanaan pembangunan harus mampu menjawab seluruh tantangan tersebut secara konkret.

“RKPD 2027 harus benar-benar menjawab persoalan di berbagai sektor, baik ekonomi, sosial, lingkungan, maupun infrastruktur,” tegasnya.

Musrenbang ini diikuti 128 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, DPRD, akademisi, hingga tokoh masyarakat. Kegiatan berlangsung selama dua hari di Gedung Sabha Prakerti, Kantor Bupati Karangasem.

Pada hari kedua, pembahasan diperdalam melalui desk yang dibagi menjadi tiga kelompok utama, yakni bidang perekonomian dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia, serta infrastruktur dan kewilayahan.

Dalam proses penyusunan RKPD 2027, tercatat total usulan yang masuk mencapai 207 program, 479 kegiatan, dan 1.462 sub kegiatan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp1,84 triliun.

Besarnya angka tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan pembangunan di Karangasem, di tengah keterbatasan fiskal daerah.

“Karena anggaran terbatas, maka penentuan prioritas harus benar-benar tepat sasaran agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambah Parwata.

Selain fokus pada program, Musrenbang juga menekankan pentingnya prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi pun dinilai menjadi kunci untuk mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.Hasil Musrenbang ini selanjutnya akan menjadi dasar penentuan alokasi anggaran tiap perangkat daerah dalam APBD Kabupaten Karangasem. (dkk)