Bahas Perubahan APBD 2026, DPRD Bangli Ingatkan Pemkab Jangan Sembarang Ubah Anggaran

Bangli, Bali Terkini – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Jumat (11/9/2026). Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, menjadi panggung bagi seluruh fraksi untuk memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli agar setiap pergeseran anggaran dilakukan secara cermat, terukur, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Peringatan tegas ini mencuat seiring dengan pergeseran dan penambahan anggaran dalam Perubahan APBD 2026 yang dinilai perlu pengawasan ekstra. Dari eksekutif hadir saat itu, Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar bersama jajaran pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Bangli.

***Restorasi Raya: Anggaran Berubah Harus Jelas Manfaatnya! Pembicara dari Fraksi Gabungan Restorasi Raya, I Ketut Guna, SH, mengingatkan Pemkab Bangli agar tidak asal-asalan dalam meramu kebijakan perubahan anggaran. Ia menegaskan bahwa seluruh proses penyesuaian APBD harus berpatokan pada efektivitas dan transparansi, terutama terkait Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang merupakan serapan aspirasi masyarakat.

​”Anggaran berubah jangan sembarang, harus jelas manfaatnya bagi masyarakat semua,” tegas I Ketut Guna. Selain itu, Fraksi Restorasi Raya juga mempertanyakan efektivitas Badan Usha Milik Daerah (BUMD) dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tingginya ketergantungan keuangan daerah pada dana transfer pemerintah pusat.

​***Golkar Bunyikan Alarm Fiskal dan Cermati Lonjakan Belanja Modal​Peringatan senada disampaikan pembicara Fraksi Partai Golkar, I Nengah Darsana, S.H., M.H.. Darsana membunyikan “alarm fiskal” mengingat postur Pendapatan Daerah sebesar Rp1,25 triliun masih didominasi oleh Pendapatan Transfer yang mencapai Rp951,04 miliar, sedangkan PAD hanya di angka Rp300,07 miliar.

​Tak hanya itu, Golkar memberikan perhatian serius pada Belanja Modal yang melonjak drastis hingga 438,32% (menjadi Rp165,12 miliar). Darsana mengingatkan agar kenaikan anggaran ini diimbangi dengan perencanaan dan pengawasan yang ketat, terutama pada pembangunan infrastruktur.

​”Setiap perubahan APBD harus didukung oleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga mempertanyakan urgensi pembangunan Rumah Jabatan Kepala Daerah di tengah kondisi fiskal yang terbatas. Setiap rupiah APBD harus diuji berdasarkan skala prioritas dan manfaat publik,” ujar Nengah Darsana.

​Fraksi Golkar juga mendesak evaluasi terhadap konsultan perencana dan pengawas pada proyek jalan yang cepat rusak, serta mengusulkan alokasi tambahan untuk lampu penerangan jalan di daerah pedesaan.

***PDI Perjuangan Kawal Anggaran Pro-Rakyat dan Pangan
​Sementara itu, pembicara dari Fraksi PDI Perjuangan, Sang Nyoman Wijaya, SE., M.I.Kom., menegaskan pentingnya menjaga agar perubahan anggaran tetap berada di jalur pembangunan yang benar dan konsisten pro-rakyat. “Kami mendukung penuh kebijakan yang meringankan beban masyarakat kecil, terutama penguatan ekonomi kerakyatan, infrastruktur jalan pedesaan, serta alokasi anggaran untuk mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan,” kata Sang Nyoman Wijaya.

​PDI Perjuangan juga mendorong Dinas Pariwisata untuk melakukan inovasi daya saing pariwisata serta mengingatkan agar aspirasi masyarakat yang masuk lewat Pokir DPRD dikawal penuh hingga terealisasi. Menutup rapat paripurna, Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika menyampaikan bahwa seluruh pandangan umum, kritik, dan masukan dari fraksi-fraksi ini akan menjadi bahan acuan penting pada tahap pembahasan berikutnya antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bangli. (***)