Bangli Kekurangan Ribuan Guru, Dewan Minta Pusat Ambil Alih Pembiayaan

Bangli, Bali Terkini – Kabupaten Bangli menghadapi persoalan serius di sektor pendidikan. Daerah ini masih kekurangan sedikitnya 1.049 guru, sementara kemampuan fiskal pemerintah daerah semakin terbatas. Kondisi tersebut mendapat sorotan anggota DPRD Bangli, I Made Sudiasa.

Ia menilai kebutuhan tenaga pendidik harus segera dipenuhi karena menyangkut keberlangsungan proses belajar mengajar. Namun, di sisi lain, Pemkab Bangli tidak memiliki ruang fiskal yang cukup luas untuk menambah beban belanja pegawai. “Ini menjadi dilematis bagi pemerintah daerah. Kebutuhan guru harus segera dipenuhi, tetapi kemampuan fiskal kita terbatas,” ujar Sudiasa, Selasa (25/8/2026).

Baca Lainnya : Ancaman Kemarau Panjang Mengintai, DPRD Bangli Desak Antisipasi Karhutla Sejak Dini

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, kondisi keuangan Bangli turut tertekan setelah dana transfer dari pemerintah pusat berkurang sekitar Rp37,98 miliar. Dampaknya, target dalam Rancangan KUA yang sebelumnya mencapai sekitar Rp831,7 miliar turun menjadi sekitar Rp793,7 miliar untuk APBD 2026.

Persoalan semakin rumit dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen. Menurut Sudiasa, kondisi ini membuat Pemkab Bangli sulit bergerak cepat untuk memenuhi kekurangan tenaga guru melalui APBD.

Karena itu, ia meminta pemerintah pusat tidak hanya menetapkan kebijakan, tetapi juga memberikan solusi terhadap daerah yang mengalami kekurangan guru. “Kalau dana transfer tidak bisa dikembalikan, pembiayaan tenaga pengajar dapat diambil alih pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru di daerah,” tegasnya.

Baca Lainnya : Bangli Membara! Ribuan Warga Nyalakan Obor, Formasi 81 Warnai Malam Kemerdekaan

Sudiasa menilai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan kemampuan keuangan daerah. Terlebih, Bangli masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, sementara potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif terbatas.

Ia berharap pemerintah pusat turun tangan mengambil sebagian beban pembiayaan tenaga pendidik, sehingga kekurangan 1.049 guru di Bangli dapat segera ditangani tanpa semakin membebani APBD. “Pemerintah pusat jangan menutup mata terhadap persoalan yang dihadapi daerah. Pemenuhan tenaga pendidik ini menyangkut masa depan pendidikan dan anak-anak di Bangli,” pungkasnya. (***)