

Bangli, Bali Terkini – DPRD Kabupaten Bangli memberikan sejumlah catatan strategis terhadap penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, meski akhirnya menyetujui Ranperda tersebut bersama Pemerintah Kabupaten Bangli dalam rapat paripurna, Sabtu (14/11/2026). Dewan menyoroti akurasi proyeksi pendapatan daerah, efektivitas belanja, tumpang tindih program antarorganisasi perangkat daerah (OPD), hingga kepastian penataan tenaga non-ASN atau honorer.
Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang ditandatangani Ketua Banggar I Ketut Suastika dan dibacakan Sekretaris Banggar I Nyoman Dacin, DPRD menekankan pentingnya peningkatan akurasi perencanaan pendapatan daerah. Pemerintah juga diminta lebih cermat menajamkan program berdasarkan skala prioritas serta memperkuat koordinasi antar-OPD agar anggaran tidak terserap untuk kegiatan yang tumpang tindih dan kurang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Baca Lainnya : Komisi III DPRD Bangli Desak Proyek GOR Bisa Segera Beri Manfaat Nyata Bagi Masyarakat
Tak hanya soal pendapatan dan belanja, DPRD juga meminta pemerintah memberikan ruang lebih luas bagi inovasi generasi muda. Persoalan tenaga non-ASN turut menjadi perhatian serius. Dewan mengingatkan agar penataan anggaran dan keberadaan tenaga honorer dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. Seluruh program pembangunan juga harus tetap mengacu pada RKPD, KUA, dan PPAS yang telah disepakati.
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyatakan menerima dan menyetujui hasil pembahasan bersama. Terkait tenaga honorer, ia memastikan penataan dilakukan secara bertahap dan terukur tanpa pemutusan hubungan kerja (PHK). “Kami berkomitmen melakukan penataan tenaga non-ASN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memegang prinsip tidak ada PHK,” tegasnya.
Baca Lainnya : Pasca Jebol , Jalan Darurat Pulasari Belum Aman Dilalui, DPRD Bangli Desak Penanganan Permanen Dipercepat
DPRD dan Pemkab Bangli akhirnya menyepakati Ranperda APBD 2027 setelah melalui pembahasan intensif sejak 25 September 2026. Bupati berharap anggaran tersebut menjadi instrumen percepatan pembangunan yang efisien dan tepat sasaran. “Setiap rupiah yang dikelola harus efisien, efektif, akuntabel, dan tepat sasaran,” tegas Sedana Arta. Persetujuan bersama ini selanjutnya menjadi tahapan menuju penetapan APBD 2027 sesuai mekanisme yang berlaku. (***)