Korupsi LPD Kelungah Karangasem Bertambah, Tiga Penerima Kredit Ikut Terseret

Karangasem, Bali Terkini- Kasus dugaan korupsi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kelungah, Kecamatan Sidemen, Karangasem, kembali menyeret pihak baru.

Kali ini, tiga orang yang diduga menerima fasilitas kredit bermasalah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem.

Ketiganya masing-masing berinisial IWD (53), IWJ (47), dan MNA alias INJ (57). Setelah ditetapkan sebagai tersangka, mereka langsung dijebloskan ke tahanan pada Kamis (12/11/2026).

Kepala Kejari Karangasem, Kusufi Esti Ridliani, mengatakan penetapan tersangka tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan yang sebelumnya telah menjerat mantan Kepala LPD Kelungah.

Dari hasil pemeriksaan, ketiga tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran kredit dengan nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp950 juta.

“Ketiganya ditahan selama 20 hari, mulai 12 November sampai 1 Desember 2026 di Lapas Kelas IIB Karangasem. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan memperlancar proses penanganan perkara,” ungkap Kusufi, Jumat (13/11/2026).

Modus yang diduga dilakukan ketiganya tidak sepenuhnya sama. Penyidik menemukan adanya dugaan penyalahgunaan fasilitas kredit, termasuk penggunaan nama orang lain dalam pengajuan pinjaman.

IWD, misalnya, diduga mengantongi kredit Rp300 juta untuk membayar pembelian tanah. Namun, penyidik juga menemukan dugaan keterlibatannya dalam mengarahkan dua orang lainnya agar mengajukan pinjaman masing-masing Rp250 juta.

Dana dari pengajuan kredit tersebut diduga digunakan untuk mengambil alih utang IWD melalui transaksi pembelian bagian tanah yang sebelumnya menjadi jaminan pinjaman.

Sementara itu, IWJ diduga mengajukan kredit Rp250 juta dengan menjadikan tanah yang hendak dibeli sebagai agunan. Dana pinjaman tersebut digunakan untuk pembayaran tanah, biaya administrasi, pengurusan sertifikat, hingga memenuhi kebutuhan pribadi.

Persoalan muncul ketika kewajiban pembayaran kredit tersebut tidak berjalan sesuai ketentuan hingga akhirnya macet.

Dugaan penyimpangan lainnya melibatkan MNA alias INJ. Ia disebut bersepakat dengan IWD untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp400 juta menggunakan nama istrinya. Kredit tersebut kemudian juga mengalami kemacetan saat jatuh tempo.

Kusufi menjelaskan, penyidik menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam proses penyaluran kredit di LPD Kelungah. Di antaranya pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, ketentuan wilayah pelayanan LPD, prinsip kehati-hatian, serta persyaratan administrasi.

Pertimbangan penahanan juga didasarkan pada dugaan adanya keterangan yang tidak sesuai fakta selama pemeriksaan. Bahkan, penyidik menemukan indikasi upaya memengaruhi saksi.

Berdasarkan hasil penghitungan akuntan publik, kerugian keuangan negara yang berkaitan dengan keterlibatan tiga tersangka baru tersebut mencapai Rp950 juta.

Jika diakumulasikan dengan kerugian dalam perkara sebelumnya, total kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi LPD Kelungah mencapai Rp2.694.053.170 atau hampir Rp2,7 miliar.

Sebelumnya, kasus ini telah menjerat mantan Kepala LPD Kelungah yang kini menjalani proses persidangan melalui berkas perkara terpisah. Dengan bertambahnya tiga tersangka, penyidikan perkara tersebut semakin berkembang.

Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Mereka juga dikenakan ketentuan Pasal 18 UU Tipikor serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (dkk)