Bali Terkini- Gubernur Bali Wayan Koster bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Rachmat Pambudy, di Jakarta pada akhir September 2025.
Pertemuan yang berlangsung hangat ini menjadi ajang diskusi dua sahabat lama, keduanya pernah bersama di DPR RI dan aktif di dunia akademik untuk membicarakan masa depan pembangunan Bali.
Dalam kesempatan tersebut, Koster menyampaikan sejumlah agenda besar pembangunan Pulau Dewata.
Ia menegaskan perlunya dukungan dari pemerintah pusat, terutama dalam pembiayaan infrastruktur dan penguatan sektor strategis.
Menurut Koster, Bali memiliki kontribusi signifikan terhadap pariwisata nasional. Sepanjang 2024, tercatat 6,3 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke Bali menyumbang 45 persen dari total kunjungan wisatawan asing ke Indonesia.
Sementara devisa yang dihasilkan mencapai Rp107 triliun, atau 44 persen dari pendapatan nasional di sektor pariwisata.
“Dengan kontribusi sebesar itu, sudah sepatutnya Bali mendapat perhatian lebih dalam pengembangan infrastruktur. Kami ingin pariwisata Bali tetap nyaman, berdaya saing, dan berkelanjutan,” kata Koster.
Selain menyoroti pariwisata, Koster juga memaparkan arah pembangunan baru melalui program Transformasi Ekonomi Bali yang berpijak pada konsep Ekonomi Kerthi Bali. Program ini menjadi bagian dari visi besar Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun ke Depan, yang mulai dijalankan pada 2026.
Fokusnya mencakup kemandirian ekonomi, ketahanan pangan dan air, serta pengembangan energi bersih dan terbarukan.
Namun, keterbatasan anggaran daerah disebut Koster sebagai tantangan utama. Ia berharap dukungan dari pemerintah pusat bisa mempercepat realisasi berbagai proyek prioritas.
“Jika tidak dimulai pada 2026, Bali berisiko tertinggal dalam persaingan nasional maupun global,” ujarnya.Menanggapi hal itu, Menteri PPN Prof. Rachmat Pambudy menyambut positif gagasan besar tersebut.
Ia memuji langkah Gubernur Koster yang dinilainya memiliki visi jangka panjang dan komprehensif untuk kemajuan Bali.
“Bappenas siap memberikan dukungan penuh dan berkoordinasi lintas kementerian agar pembiayaan program prioritas Bali dapat segera terealisasi mulai 2026. Bali adalah aset nasional yang harus dijaga dan dikembangkan dengan pandangan jauh ke depan,” tegas Prof. Rachmat. (dkk)
